Kabid BKD Paparkan Tentang Administrasi Pemerintahan Desa

Berita Kegiatan Bina Keuangan dan Aset Desa

INHU – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indragiri Hulu, Ir Hasman Dayat M.Si melalui Kabid Bina Keuangan dan Asset Desa, Dudi Sumbari S.AB menyampaikan bahwa secara garis besar, Administrasi Pemerintahan Desa telah diatur dalam perundang-undangan. Pada undang-undang no.6 tahun 2014 tentang kewajiban pemerintah desa untuk melaksanakan tertib administrasi. Karena, ini menyangkut data dan informasi terkait masyarakat desa tersebut.

“Setidaknya, ada 5 jenis Administrasi Pemerintahan Desa,” ujar Dudi Sumbari, 3 Desember 2018.

Adapun rinciannya, antara lain:

  1. Administrasi Umum

Pencatatan memang merupakan hal wajib dan wajar dalam sebuah kelembagaan. Tak beda dengan halnya yang terjadi pada pemerintahan desa. Salah satu pencatatan yang lazim dilakukan adalah tentang administrasi umum yang dicatat dalam buku administrasi umum. Dalam bagian ini, meliputi berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh pemerinta desa.

Baik yang memiliki kaitan langsung dengan masyarakat, maupun yang tidak ada kaitannya langsung dengan masyarakat desa. Sebut saja pencatatan data inventaris kantor desa, kegiatan yang terjadi dalam kurun waktu tertentu, hingga laporang rumah tangga kantor desa.

  1. Administrasi Penduduk

Administrasi penduduk merupakan hal yang umum dan seringkali ditemui. Khususnya didesa yang sedang berkembang dan memiliki banyak pendatang, biasanya akan seringkali dikunjungi oleh kader atau wakil dari kantor desa yang melakukan pendataan penduduk.

Ini bukan hanya untung jumlah perkembangan penduduk setiap kurun waktu tertentu, namun juga untuk melihat tingkat kesejahteraan, status dalam masyarakat dan lain sebagainya. Pendataan penduduk secara rutin dilakukan setiap 3 tahun sekali, diluar sensus penduduk dan akan dilakukan kembali jika dibutuhkan.

  1. Administrasi Keuangan

Beberapa tahun terakhir, pemerintah sedang getol melakukan pembangunan desa. Untuk melancarkan proses pembangunan dan mensejahterakan masyarakat, pemerintah pusat melalui kementerian desa dan PDTT, bersama dengan pemerintah daerah menggulirkan dana desa. Yang tentu saja jumlahnya tak sedikit.

Dana desa ini sepenuhnya digunakan untuk mendukung beberapa program pemerintah desa. Dan semua ini harus dirangkum dalam sebuah laporang keuangan sebagai pertanggung jawaban.

Selain itu, administrasi keuangan juga berisi tentang catatan keluar-masuknya dana rumah tangga kantor desa. Seperti pada lembaga pada umumnya, administrasi keuangan bukan hal yang sepele. Bahkan terbilang sangat krusial.

Bagaimana tidak, dalam administrasi keuangan, harus tertera secara lengkap, dari mana asal-usul setiap rupiah yang masuk. Juga, kemana saja rupiah-rupiah itu tersalurkan.

Sedangkan, APB desa atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa datang dari berbagai arah, seperti pendapat desa murni, pajak, dana dari pusat dan pemerintah daerah, Pinjaman Desa hingga hibah. Dan setiap tahunnya, kepala desa bersama dengan BPD melakukan rapat koordinasi untuk menentukan APB Desa dengan dasar Peraturan Desa.

  1. Adiministrasi Pembangunan

Setelah mengalami pembaharuan, Undang-undang pemerintahan desa mengatur tentang beberapa tugas pokok pemerintah desa. Seperti untuk menyusun program unggulan, memberntu Badan Usaha Milik Desa, pembuatan embuh disetiap desa untuk menampung air hujan, dan pembanguna sarana olahraga. Semua itu, untuk kepentingan masyarakat.

Dalam administrasi pembangunan, nyatanya tak hanya mencatat tentang pembangunan infrasutruktur secara fisik saja. Katakanlah, gedung, jalan, koperasi, perpustakaan dan lain sebagainya. Namun, juga pembangunan mental warga dengan memberdayakan masyarakat dengan berbagai pelatihan dan mengasah keahlian. Seperti pembuatah kerajinan tangan atau prakarya, memasak, daur ulang sampah, dan melalui BUMDes.

  1. Administrasi Menyangkut BPD (Badan Permusyawaratn Desa)

Administrasi pemerintahan desa juga tak dapat dipisahkan dengan kerjasama antara Pemerintah desa (kepala desa dan perangkat desa) dengan BPD (Badan permusyawaratan Desa). Selain untuk membuat peraturan desa, BPD juga memiliki tugas pokok untuk melayani masyarakat secara langsung. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh anggota BPD, yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat seperti RT,RW, Tokoh Adat hingga pemuka agama, wajib dicatat dalam adimistrasi pemerintahan desa.***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *